Essay Perdagangan Internasional

1. Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar antara negara satu dengan negara lainnya yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing Negara.

2. China, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Australia, Jerman, Taiwan, Prancis, Inggris.

3. Ekspor: sayur-sayuran dan buah-buahan ke singapura dan arab, tekstil ke eropa, amerika dan afrika. Hasil industri ke afrika. Impor: onderdil mesin mobil dan motor dari jepang, alat elektronik dari jepang, cina, korea selatan.

4. a. Dapat bertukaran teknologi
   b. Menjalin persahabatan antara negara satu dengan negara lainnya.
   c. Dapat membuka lowomgan pekerjaan
   d. Dapat mengetahui perkembangan di Negara maju
   e. Meningkatkan devisa negara.
    

5. Ketika itu bapak saya, melakukan tukar menukar uang untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Beliau menukar uang rupiah ke dollar amerika. Beliau pergi ke money changer, lalu mengisi permohonan blanko pembelian dollar, lalu blanko tersebut ditandatangani sebagai pembeli, lalu menyerhkan uang rupiah dan kita menerima uang dollar dengan nilai kurs yang sudah ditentukan.

66. Kurs jual: bank yang menjual uang mata asing, dan biasanya ketetapan kursnya lebih mahal. Kurs beli: bank yang membeli uang mata asing dan biasanya ketetapan kursnya lebih murah.

7. http://www.budpar.go.id/budpar/asp/detil.asp?c=100&id=1037
   http://konsultanseojakarta.com/hotel-marketing-strategies.php
   http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2010/12/06/wisata-untuk-kejayaan-bangsa/
   http://khairuddinhsb.wordpress.com/2008/06/24/tki-merupakan-devisa/
   http://www.1miliarpohon.com/gogreen/info-agrobisnis
   http://eprints.undip.ac.id/13963/1/Mendorong_Perekonokian_Dengan_Pariwisata....by_Adim_Dimyati_%28OK%29.pdf

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke dalam kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebikana fiscal pemerintah mengendalikan penerimaan (tax) dan pengeluarannya (government expenditure). Tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi, menguasahan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

Fungsi utama dari kebijakan fiskal adalah: 

1.        1. Fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan factor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

2       2. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.      

      3. Fungsi stabilisasi, yaitu funsi untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relative stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dalam kondisi resesi ekonomni sebaiknya pemerintah menempuh anggaran defisit (deficit budget) untuk menstimulus permintaan, sedangkan dalam kondisi ekonomi membaik (recovery) ditempuh anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Pilihan lain adalah anggaran berimbang (balance budget) baik pada kondisi resesi maupun pemulihan.

Komposisi besar kecilnya penerimaan dan pengeluaran suatu negara dalam kebijakan fiscal setiap tahunnya dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam APBN terdapat tiga prinsip yang mendasari penyusunannya, yaitu:

1       1. Prinsip Berimbang

Prinsip berimbang adalah besarnya sisi pengeluaran sama dengan sisi penerimaan. Apabila terjadi defisit pada anggaran (pengeluaran lebih besar dari penerimaan), maka pemerintah melakukan pinjaman (utang luar negeri) yang dalam APBN ditulis sebagai penerimaan pembangunan. Sedangkan apabila anggaran mengalami surplus, maka kelebihannya akan dimasukkan sebagai sisa hasil pembangunan.

2       2. Prinsip Anggaran Dinamis

Yaitu pengutamaan pembangunan yang dibiayai oleh kemampuan financial dalam negeri (oleh negara itu sendiri).

3    3. Prinsip Anggaran Fungsional

Yaitu semua bantuan luar negeri yang digunakan hanya untuk membiayai pembiayaan dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin (membayar gaji, subsidi dll).

Macam-macam kebijakan fiskal:

1    1. Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (employment). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi bertujuan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta. Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional itu adalah A.P. Liner.

2    2. Pengelolaan anggaran

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi. Tokoh yang mengemukakan ini adalah Alvin Hansen.

3    3. Stabilisasi anggaran otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan (atau dengan sendirinya) terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang sengaja.

4   4.  Anggaran belanja seimbang

Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managed budget). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Brikut ini adalah macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

a.      Anggaran berimbang. Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran (belanja) dan pendapatan atau penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.

b.      Anggaran surplus. Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan, sehingga terdapat tabungan pemerintah. Asas ini tepat digunakan jika keadaan ekonomi mengalami inflasi.

c.      Anggaran defisit. Pada anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran defisit dapat berakibat inflasi karena untuk menutup defisit harus dilakukan, misalnya meminjam atau mencetak uang.

APBN

1.      Sumber 1

APBN adalah suatu daftar yg memuat perincian sumber-sumber pendapatan Negara dan jenis-jenis pengeluaran Negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber 2

APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran Negara untuk suatu masa tertentu, biasanya satu tahun. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah).

Sumber 3

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kesimpulan

APBN adalah daftar rincian penerimaan Negara dan pengeluaran Negara dalam jangka waktu satu tahun. APBD adalah daftar rincian penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu satu tahun.

2.      Penerimaan

         A.    Pendapatan Negara dan Hibah

                        I.            Penerimaan dalam negeri

   1.      Penerimaan perpajakan

a.       Pajak dalam negeri

                                         i.            Pajak penghasilan

        1)      Migas

        2)      Non migas

                                         ii.            Pajak pertambahan nilai

                                         iii.            Pajak bumi dan bangunan

                                         iv.            BPHTB

                                         v.            Cukai

                                         vi.            Pajak lainnya

b.      Pajak perdagangan internasional

                                          i.            Bea masuk

                                          ii.            Pajak/pungutan ekspor

2.      Penerimaan bukan pajak

a)      Penerimaan sumber daya alam

                                           i.            Migas

                                           ii.            Non migas

b)      Bagian laba BUMN

c)      PNBP lainnya

                            II.            Hibah

Pengeluaran

B.     Belanja Negara

                         III.            Belanja pemerintah pusat

1)      Belanja pegawai

2)      Belanja barang

3)      Belanja modal

4)      Pembayaran bunga utang

a)      Utang dalam negeri

b)      Utang luar negeri

5)      Subsidi

a)      Perusahaan negara

                                        i.            Lembaga keuangan

                                        ii.            Lembaga non keuangan

b)      Perusahaan swasta

6)      Belanja hibah

7)      Bantuan sosial

8)      Belanja lain-lain

                         IV.            Belanja daerah

1)      Dana perimbangan

                                        i.            Dana bagi hasil

                                        ii.            Dana alokasi umum

                                        iii.            Dana alokasi khusus

2)      Dana otonomi khusus dan penyesuaian

                                        i.            Dana otonomi khusus

                                        ii.            Dana penyesuaian

3.         Artikel 1

Ditjen Pajak: Target Penerimaan Pajak Akan Tercapai Akhir Tahun Ini

Direktorat Jenderal Pajak optimis penerimaan pajak sesuai target APBN 2012 akan tercapai hingga akhir tahun ini.

JAKARTA, Jaringnews.com - Meskipun gejolak esternal dan internal selalu membayangi penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak optimis penerimaan pajak sesuai target APBN 2012 akan tercapai hingga akhir tahun ini.

Meskipun kondisi ekonomi dunia disinyalir akan menghambat penerimaan pajak nasional dan diperparah juga oleh gejolak internal dalam negeri yang bakal membayangi penerimaan pajak, Direktorat Jenderal atau Ditjen pajak tetap optimis bahwa penerimaan perpajakan hingga akhir tahun bakal tercapai sebesar Rp 1,31 triliun.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantor Petrus mengatakan, meskipun faktor penghambat eskternal sudah ditandai pada penurunan ekspor-impor, sehingga akan berdampak pula pada turunnya penerimaan pajak di sektor pajak penghasilan (PPH) impor dan pajak pertambahan nilai (PPN), target tersebut akan tercapai.

“Kami akan menggenjot penerimaan pajak di semua sektor guna mencapai target sesuai APBN 2012,” kata Kismantor ketika dihubungi Jaringnews.com di Jakarta, Sabtu (29/9).

Pihaknya cukup percaya diri dengan target penerimaan pajak hingga akhir tahun. Ditjen pajak mencatat penerimaan pajak untuk semua sektor telah mencapai 60,8 persen atau setara dengan Rp 538 triliun lebih meningkat dibanding periode yang sama di tahun lalu sebesar 17,72 persen.

Dia menambahkan, penerimaan pajak hingga akhir tahun di masing-masing sektor diharapkan dapat tercapai, termasuk sektor non-migas  yang diharapkan mencapai Rp 446 triliun. PPN barang mewah Rp 336 triliun PBB Rp 29,7 triliun, pajak lain-lain Rp 5,6 triliun dan PPH migas bisa mencapai Rp 68 triliun.

Sedangkan realisasi sampai 7 September 2012, PPH non-migas sudah mencapai 58,67 persen, PPN mencapai 61 persen, PBB 19,73 persen, pajak lain-lain 51 persen dan migas  88,55 persen. Sedangkan update terakhir Ditjen pajak, target penerimaan pajak sesuai APBN 2012 sebesar Rp 885,02 triliun dan Rp 1,31 triliun untuk pajak dan bea cukai.

            Artikel 2

Belanja Daerah Naik Rp 23,480 M

Padang, Padek—Meski pem­­bahasannya sempat te­gang dan memanas, kemarin (28/9), DPRD Sumbar mene­rima isi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA PPAS) Perubahan Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD) Sumbar 2012.
 “Dengan kesepakatan se­luruh anggota DPRD melalui fraksi-fraksi, dan pembahasan di Badan Anggaran, maka KUA PPAS APBD Perubahan 2012 Sumbar sudah bisa dise­paka­ti,” kata Ketua DPRD Sumbar, Yultekhnil kepada Padang Ekspres setelah menutup si­dang paripurna.
 Pantauan Padang Ekspres, dalam sesi penyampaian pan­da­ngan Fraksi Reformasi Per­jua­ngan sempat memperta­nya­kan penurunan penda­patan daerah yang diusulkan Pemprov.
 “Bila benar rancangan pe­nu­runan itu diterima, berarti rekor terbaru dibuat Pemprov Sumbar di Indonesia,” sindir Bachtul.
 Namun, sikap penolakan fraksi tentang penurunan pen­da­patan daerah itu, tidak seja­lan dengan tujuh fraksi lainnya yang menyatakan menerima nota KUA PPAS yang disam­paikan Pemprov tersebut. Me­li­hat kenyataan itu, Bachtul tak bisa berbuat banyak, dia pun menerima keputusan bersama fraksi di DPRD tersebut.
 Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan, Nota Pe­ngantar RKUA PPAS APBD Pe­rubahan 2012 dengan latar be­lakang beberapa hal. Antara la­in, adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi APBD awal.
 Alasan lainnya, terjadi per­ge­seran anggaran antar­kelom­pok belanja, unit organisasi, antarkegiatan dan antar-jenis belanja dalam rangka pe­nye­lesaian permasalahan terkait penganggaran yang salah ke­we­nangan dan salah penem­patan alokasi belanja.
 Terkait Belanja Daerah da­lam RKUA PPAS Perubahan APBD 2012, diproyeksikan ditetapkan sekitar Rp 3,145 triliun, antara lain untuk belan­ja tidak langsung (BTL) Rp 1,687 triliun dan belanja lang­sung (BL) sekitar Rp 1,458 triliun atau terjadi kenaikan belanja sebesar Rp 23,480 miliar dari proyeksi APBD awal.
 Pengeluaran pembiayaan pun naik menjadi Rp 116,610 miliar dari asumsi semula hanya sekitar Rp 66 miliar lebih dengan kenaikan sekitar Rp 44,317 miliar.

            Artikel 3

Pelindo I Optimistis Target Laba BUMN 2012 Rp223 Miliar

JAKARTA (IFT)-PT Pelabuhan Indonesia I optimistis target laba BUMN itu tahun 2012 sebesar Rp223 miliar bakal tercapai. "Hingga semester I 2012, laba yang berhasil dibukukan PT Pelabuhan Indonesia I mencapai Rp105 miliar," kata Asisten Corporate Secretary dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I M Heriansyah dalam siaran persnya.
Dia memaparkan, optimisme capaian target laba 2012 tersebut didasarkan atas estimasi meningkatnya penerimaaan Pelindo I dari tarif dan jasa bongkar muat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor jasa kepelabuhanan, pihaknya mulai awal tahun ini telah memberlakukan tarif baru.

4. Penerimaan

- Pajak daerah

- Retribusi daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Pendapatan asli daerah

- Dana perimbangan

- Dana bagi hasil

- Dana alokasi umum

- Dana alokasi khusus

Pengeluaran

-          Belanja pegawai

-          Belanja barang dan jasa

-          Belanja perjalanan dinas

-          Belanja pemeliharaan

-          Belanja modal

-          Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

-          Belanja lain-lain

5.  - Untuk mengefektifkan pemungutan pajak terutama membina mental para petugas pajak supaya lebih jujur dan disiplin.

- Menyederhanakan system pemungutan pajak

- Menyederhanakan system pelaporan pajak termasuk meningkatkan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) dari manual menjadi eSPT.

- Memberikan insentip kepada wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak yang jujur, taat, disiplin dan kooporatif,.

- Memberikan sanksi yang berat kepada fiskus dan wajib pajak yang berkolusi sehingga merugikan negara.

6.  - Semakin sedikitnya anggaran subsidi yang tersedia.

- Karena konsumsi minyak dalam negeri semakin hari semakin bertambah juga harga minyak dunia semakin tinggi sementara anggaran subsidi semakin berkurang maka subsidi strada BBM harus dikurangi kalau tidak anggaran negara akan defisit.

7. - Dari sektor minyak bumi dan gas (Migas) dengan menjual gas lebih tinggi kepada konsumen.

- Mengefisienkan cost recovery atau biaya operasi minyak dan gas bumi yang dikembalikan negara.

- Efisiensi dalam impor minyak.

- Menaikkan pajak.