Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke dalam kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebikana fiscal pemerintah mengendalikan penerimaan (tax) dan pengeluarannya (government expenditure). Tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi, menguasahan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

Fungsi utama dari kebijakan fiskal adalah: 

1.        1. Fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan factor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

2       2. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.      

      3. Fungsi stabilisasi, yaitu funsi untuk terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relative stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dalam kondisi resesi ekonomni sebaiknya pemerintah menempuh anggaran defisit (deficit budget) untuk menstimulus permintaan, sedangkan dalam kondisi ekonomi membaik (recovery) ditempuh anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Pilihan lain adalah anggaran berimbang (balance budget) baik pada kondisi resesi maupun pemulihan.

Komposisi besar kecilnya penerimaan dan pengeluaran suatu negara dalam kebijakan fiscal setiap tahunnya dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam APBN terdapat tiga prinsip yang mendasari penyusunannya, yaitu:

1       1. Prinsip Berimbang

Prinsip berimbang adalah besarnya sisi pengeluaran sama dengan sisi penerimaan. Apabila terjadi defisit pada anggaran (pengeluaran lebih besar dari penerimaan), maka pemerintah melakukan pinjaman (utang luar negeri) yang dalam APBN ditulis sebagai penerimaan pembangunan. Sedangkan apabila anggaran mengalami surplus, maka kelebihannya akan dimasukkan sebagai sisa hasil pembangunan.

2       2. Prinsip Anggaran Dinamis

Yaitu pengutamaan pembangunan yang dibiayai oleh kemampuan financial dalam negeri (oleh negara itu sendiri).

3    3. Prinsip Anggaran Fungsional

Yaitu semua bantuan luar negeri yang digunakan hanya untuk membiayai pembiayaan dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin (membayar gaji, subsidi dll).

Macam-macam kebijakan fiskal:

1    1. Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (employment). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi bertujuan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta. Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional itu adalah A.P. Liner.

2    2. Pengelolaan anggaran

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi. Tokoh yang mengemukakan ini adalah Alvin Hansen.

3    3. Stabilisasi anggaran otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan (atau dengan sendirinya) terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang sengaja.

4   4.  Anggaran belanja seimbang

Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managed budget). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Brikut ini adalah macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

a.      Anggaran berimbang. Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran (belanja) dan pendapatan atau penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.

b.      Anggaran surplus. Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan, sehingga terdapat tabungan pemerintah. Asas ini tepat digunakan jika keadaan ekonomi mengalami inflasi.

c.      Anggaran defisit. Pada anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran defisit dapat berakibat inflasi karena untuk menutup defisit harus dilakukan, misalnya meminjam atau mencetak uang.